Site Overlay

Terbatas Kepada Pengidap HIV-AIDS, Perpres JKN Digugat

–>

Suara. com – Sejumlah organisasi sipil menggugat Susunan Presiden (Perpres) Nomor 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional karena dianggap diskriminatif terhadap pengidap HIV-AIDS.

Organisasi sipil yang terdiri dari Rumah Saru, Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), dan Organisasi Perubahan Nasional Nusantara (OPSI), menggugat Perpres JKN ke Mahkamah Agung, Senin (10/8/2020).

Dalam keterangan pers yang diterima Suara. com, pengkhususan pelayanan JKN bagi angguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol serta gangguan akibat sengaja mengoyak diri sendiri, atau akibat menyelenggarakan hobi yang membahayakan diri sendiri adalahtindakan yang diskriminatif.

Selain itu, ketentuan seperti yang tertuang dalam Perkara 52 huruf i dan huruf j Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tubuh sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua tempat Peraturan Presiden No. 82 Tarikh 2018 tentang Jaminan Kesehatan porakporanda selanjutnya disebut Pasal 52 huruf i dan j Perpres No. 64/2020, bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan di atasnya, seperti UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UNDANG-UNDANG Kesehatan, dan UU Kesehatan Jiwa.

Para-para pemohon menilai, keberadaan ketentuan tersebut memuat stigma dan diskriminasi kepada orang dengan HIV-AIDS dan pengguna narkotika karena mengecualikan seluruh servis kesehatan bagi orang dengan HIV-AIDS dan pecandu narkotika dalam agunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kaya diketahui, hak atas jaminan sosial yang dijamin UUD 1945, diwujudkan dalam kerangka Jaminan Sosial Nasional yang melingkupi salah satunya Garansi Kesehatan. Dalam pelaksanaannya, hal ini dilakukan oleh BPJS sebagai pemangku program jaminan sosial.

Melalui program BPJS, masyarakat yang terdaftar di pada program JKN dapat menikmati fasilitas berupa bantuan untuk
pengobatan baik secara penuh maupun secara subsidi. Sayangnya, program JKN yang diselenggarakan BPJS tidak serta merta dapat menjamin pembiayaan pengobatan segenap jenis penyakit.

Pengecualian JKN terhadap beberapa layanan kesehatan dinyatakan di dalam Urusan 26 UU No. 40 Tarikh 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur lebih tinggi dalam ketentuan Pasal 52 Perpres 75 Tahun 2019 jo. Perpres 82 Tahun 2018 tentang Tanggungan Kesehatan.

Ketentuan ini menyatakan pengecualian terhadap jenis layanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS, namun peristiwa yang berbeda justru dimuat di ketentuan huruf (i) dan (j) Perpres No. 64/2020 tersebut, pengkhususan justru diberlakukan kepada jenis penyakit bukan jenis layanan yakni kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol serta gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau kelanjutan melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.