Site Overlay

Gegabah Klaim Obat, MHKI: Risikonya Kejahatan Hingga Denda Ratusan Juta

–>

Suara. com – Penemuan obat Covid-19 bukan perkara sederhana. Perlu rangkaian penelitian yang tentu mengunyah waktu lama dan dipublikasikan melalui jurnal ilmiah.

Wajar saja saat Hadi Pranoto yang mengklaim menemukan obat herbal cairan antibodi covid-19, akan tetapi tanpa adanya publikasi penelitian, cukup membuat gempar publik.

Ketua Umum Dewan Pemimpin Pusat (DPP) Masyarakat Hukum Kesehatan tubuh Indonesia (MHKI) dr Mahesa Paranadipa Maikel, MH mengatakan, tindakan tersebut seharusnya bisa diproses secara kaidah.

“Pertama apabila orang tersebut menggunakan kepala dokter atau profesor yang seandainya ternyata tidak dimilikinya atau tiruan, maka dapat dikenakan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, ” katanya dalam keterangan tertulis dengan diterima Suara. com, Kamis (13/8/2020).

Ia menjelaskan bahwa dalam UU tersebut tertulis, setiap orang yang memakai ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan penjara memutar lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Selain itu ancaman pidana untuk orang yang menggunakan identitas menggelar atau bentuk lain yang mendatangkan kesan sebagai dokter atau sinse gigi yang telah memiliki tulisan tanda registrasi dokter, dapat dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 150 juta.

“Kedua, apabila orang tersebut menjual atau mempromosikan obat herbal yang diklaim sebagai obat penyembuh dari Covid-19. Pasal 62 UNDANG-UNDANG no. 8 thun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa peristiwa tersebut dapat dipidana dengan kejahatan penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar, ” ujar Mahesa.

Selain itu, lanjutnya, dalam pasal 58 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa Pada setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kemalangan akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

“Selain itu, jika sampai ada korban sejak penggunaan obat herbalnya, aparat penegak hukum bisa menjeratnya dengan perkara 359 atau 360 KUHP, ” jelasnya.